badan kepegawaian daerah (bkd) karimun, provinsi kepulauan riau, mengimbau pegawai honorer dan memanipulasi data perekrutan, sebaiknya mengundurkan diri.
imbauan itu dilontarkan kepala bkd karimun kamarullazi selama hadapan 103 honorer selama pertemuan di ruang rapat kantor bupati karimun, senin.
dalam pertemuan dan dan dihadiri kepala inspektorat dan pengawasan daerah (irwasda) m ikbal, kamarullazi mengatakan, terhitung hari ini, bkd melalui tim verifikasi hendak memeriksa tinggal berkas yang diserahkan 103 pewagai honorer.
tim mau memverifikasi ulang berkas dan asli. jadi, kalau seandainya ada dan merasa memanipulasi data, sebaiknya mengundurkan diri sebab aksi itu mempunyai konsekuensi hukum. jangan hingga muncul sanggahan sesudah diumumkan lulus dijadikan calon pegawai negeri sipil, katanya.
Informasi Lainnya:
menurut dia, dugaan pemalsuan data tak lagi merupakan tanggung jawab bkd, akan tetapi merupakan kewenangan aparat penegak hukum sebab sudah termasuk tindak pidana.
kalau terbukti memalsukan data, itu bukan urusan kami, katanya.
kepala irwasda m ikbal menegaskan dugaan pemalsuan data harus diselesaikan sebab bisa mempunyai preseden buruk selama perekrutan honorer pada lingkungan pemkab karimun.
jika ditemukan bukti kuat, maka mampu diproses dengan hukum meskipun sudah diangkat merupakan cpns, ujarnya.
sementara tersebut, ketua lsm payung mahkota lsm andri sopandi menungkapkan unsur pidana tidak hilang meski honorer dan diduga memanipulasi data mengundurkan diri.
harus tetap diproses secara hukum karena perbuatan tersebut sudah tergolong tindak pidana. bukan hanya honorer yang bersangkutan, pejabat y ang menandatangani surat pengangkatan sebagai honorer juga harus diproses dengan hukum, katanya.
tindakan tegas pada oknum honorer yang diduga memanipulasi data bukan cuma untuk menegakkan hukum, sementara supaya menciptakan keadilan oleh karenanya tak ada pihak-pihak yang terzalimi.
kasihan dengan orang dan berhak namun tidak sediakan kedekatan melalui kekuasaan tersingkir gara-gara perbuatan dan tidak terpuji tersebut. efek jera harus diberikan makanya tidak banyak lagi oknum dan berbuat demikian, tegasnya.
ketua lsm kopari henry aris bawole menungkapkan di peraturan pemerintah no43/2007 juga keputusan menteri pendayagunaan dan aparatur negara no5/2010 mengenai pengangkatan honorer kategori ii mengungkapkan bahwa tak ada klausul serta Satu pasal pun yang menunjukan bahwa honor daerah bisa diangkat dibuat cpns.
peraturan itu menyebutkan bahwa honorer dibiayai tak dengan apbd atau apbn. tak serta ada pasal dan menyebutkan bahwa mereka bisa bekerja di instansi pemerintah secara terus-menerus. kenyataannya, 103 honorer tersebut adalah honor daerah namun honornya berasal dari apbd ataupun apbn. katanya.
ketua komisi a jamaluddin menungkapkan, pihaknya sudah mendapatkan dugaan manipulasi data sejumlah honorer yang memenuhi kriteria menjadi cpns 2013 pada normatif honorer kategori ii dari dinas pendidikan.
dalam sk kepala dinas studi no 137/kpts/2008 mengenai penetapan tenaga pendidik dan kependidikan penerima tunjangan perbaikan pendapatan sekolah negeri dan swasta selama 31 desember 2008, gamblang memaparkan 12 orang tercatat dalam registrasi normatif honorer kategori ii, bukan honorer yang murni direkrut selama 2004/2005, ucap ketua komisi a dprd karimun, jamaluddin, pada tanjung balai karimun, jumat.
menurut jamaluddin, surat dan ditandatangani harris fadillah semasa menjabat kepala dinas pendidikan karimun tersebut bisa untuk bukti bahan sanggahan ke kelompok kerja penanganan honorer pemkab karimun, badan kepegawaian negara (bkn) regional pekanbaru, dan bisa dibuat bukti terhadap aparat penegak hukum supaya mengungkap manipulasi data honorer.
terkait hal itu, secara serta merta kedua belas tenaga honorer berinisial, ws, km, cd, ss, wn, rbc, gi, da, ap, drs, rd dan ad, gagal menjadi tenaga honorer kategori ii yang memenuhi kriteria merupakan cpns 2013. rata-rata mereka tercatat untuk tenaga honorer dalam tahun 2006 dan 2007, hanya Satu orang dan tercatat sebagai honorer direkrut selama 1 desember 2005, katanya.
bukti dugaan manipulasi data lain, lanjut dia, adalah adanya sejumlah honorer dan tercatat dalam registrasi normatif honorer kategori ii hasil validasi bkn, direkrut tahun 2004 dengan sumber pembiayaan daripada dana bantuan operasional sekolah (bos).
sepengetahuan saya, dana bos agar sd serta smp awalnya dimulai oleh pemerintah pusat di juli 2005, tujuannya agar percepatan pencapaian website wajib mempelajari sembilan tahun. sebab tersebut sudah selayaknya data honorer dan dibiayai dengan dana bos diteliti ulang, karena otomatis waktu kerja honorer dan dibiayai dana bos, terhitung belum Salah satu tahun direkrut untuk honorer selama 31 desember 2005, katanya.
